Thursday, 30 July 2009 17:13
Indramayu, Kompas - Penggunaan anggaran APBD 2009 Kabupaten Indramayu belum efektif. Masih ada proyek yang dianggap tidak perlu atau tidak bermanfaat tetapi dianggarkan. Bahkan, belanja kepentingan publik pun hanya sekitar 25 persen dari APBD.
Proyek yang dinilai tidak bermanfaat dan dinilai sarat kepentingan, di antaranya proyek pembangunan pagar di halaman Gedung DPRD Kabupaten Indramayu. Pembangunan pagar sepanjang lebih kurang 200 meter itu menelan dana Rp 812,585 juta dari APBD 2009.
Pembangunan pagar itu dianggap tidak bermanfaat karena pagar lamanya masih dinilai layak dan umur pagarnya belum mencapai lima tahun. "Pagar lama kan masih bisa digunakan. Kalau sekarang dibangun lagi, artinya cuma ganti model, dan itu menghamburkan Rp 800 juta uang rakyat," ujar O'ushj Dialambaqa, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah.
O'ushj juga mengkritisi bongkar pasang pohon yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kegiatan itu diperkirakan membuat anggaran operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi tinggi sehingga untuk tahun ini dinas tersebut mendapatkan dana lebih dari Rp 49 miliar. Menurut dia, pohon yang ditanam di jalan-jalan utama hanya bertahan paling lama satu tahun. Setelah itu pohon dibongkar dan ditanam pohon baru. Hal itu dinilai sebagai bentuk pemborosan.
"Daripada untuk bongkar pasang pohon, dana lebih baik untuk tambahan biaya irigasi pertanian. Sampai sekarang petani banyak yang mengeluh soal kekeringan," ujar O'ushj.
Belum menyentuh
Secara keseluruhan, pos anggaran APBD Kabupaten Indramayu juga masih belum menyentuh masyarakat secara langsung. Belanja langsung yang dianggarkan tahun ini hanya Rp 419 miliar atau sekitar sepertiga dari total belanja APBD 2009. Jumlah itu pun belum menyentuh rakyat karena masih digunakan untuk membiayai honor pegawai, makan minum, dan alat tulis kantor.
Menurut Uryanto Hadi, anggota DPRD Indramayu, tidak sembarang program bisa dianggarkan. Namun, munculnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPRD ada kalanya tidak disengaja, yaitu program yang dianggarkan dalam APBD belum memiliki aturan yang telah ditetapkan sehingga ketika diaudit menimbulkan masalah. "Tetapi, selama lima tahun menjabat, tidak ada anggaran yang kami paksakan, terlebih yang belum ada aturannya," ujar Uryanto.
Apabila dimanfaatkan dengan efektif, anggaran yang kurang produktif itu akan lebih bermanfaat bagi dunia pendidikan ataupun pertanian. Terlebih lagi, saat ini masih banyak ditemui sekolah yang sarana dan prasarana pendidikannya kurang memadai. Pada 2009 anggaran pendidikan yang mencapai Rp 457 miliar paling tinggi di antara pos lain, tetapi tetap saja jumlah itu tidak cukup untuk perbaikan infrastruktur sekolah.
Mas'ud, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Indramayu, mengakui, tidak mungkin merealisasikan perbaikan seluruh ruang kelas yang rusak di Indramayu. Setidaknya 2.000 ruang kelas mengantre dibangun dan diperbaiki. Pemerintah pusat hanya mengalokasikan dana alokasi khusus Rp 17 miliar, sedangkan pemerintah daerah hanya memberikan Rp 1,7 miliar. Artinya, hanya 200 ruang kelas baru yang bisa dibangun dalam setahun ini.
Heri (35), seorang guru SD di Indramayu, berharap, anggaran pendidikan menjadi perhatian anggota DPRD. Sebab, meski sekolah sudah digratiskan, tetap saja banyak sekolah memungut biaya kepada siswa dengan berbagai alasan. (NIT/THT)
________________________________________
Sumber: Harian Kompas, Kamis, 29 Juli 2009
.jpg)
